Membangun Birokrasi Koperasi yang Sehat

Kamis (29/11) Koperasi “Kopma UGM” kembali mengadakan diskusi  yang mencoba menjawab beberapa kehausan anggota akan Isu-isu nasional koperasi. Acara ini diadakan diruang anggota oleh GCK (Gerakan Cinta Koperasi) yang memang keberadaanya diharapkan mampu memberikan pemahaman-pemahaman tentang perkoperasian kepada anggota Koperasi “Kopma UGM” melalui diskusi salah satu caranya. Selain alasan tersebut pentingnya diskusi  internal ini sesuai dengan hakikat mahasiswa sebagai agen of change diharapkan dapat menjadi solusi bagi kehidupan perkoperasian di Indonesia, memang tugas intelektual muda ya berdiskusi.

Diskusi pada kesempatan kali ini membahas mengenai Birokrasi Koperasi yang Sehat, sesuai dengan tema diskusi yang menarik, narasumber yang diundang pun juga menarik dan sudah ahli dibidang perkoperasian yakni yakni Djoko Dwiyanto yang sekarang ini menjabat sebagai Kepala Dekopinda Sleman. Dengan dimoderatori  oleh aktivis koperasi Afdhal Ikhsan membuat diskusi semakin membuat penasaran semua yang hadir dalam acara tersebut.

Hujan deras yang mengantarkan diskusi tersebut tidak membuat kualitas diskusi memburuk, dimulai dengan pemaparan narasumber tentang apa sih yang mendasari tema diskusi ini, banyak sekali yang dibahas termasuk isu-isu nasional yang melatarbelakangi permasalahan yang terjadi dalam birokrasi koperasi di Indonesia. Disinggung juga pengaruh demokratisasi, disintegrasi bangsa, pemberdayaan masyarakat yang juga ikut andil dalam permasalahan tersebut. Membahas koperasi di era demokrasi ini juga tidak dapat dijauhkan dari konsep Good Cooperative Governance yang memaksa segala kebijakan yang ditelurkan harus berpihak kepada anggota, transparan, dan akuntabel.

Dalam memahami perkoperasian juga harus mengetahui manajemen dan penerapannya dalam birokrasi supaya tercipta birokrasi koperasi yang sehat. Disini peran anggota adalah pemilik sekaligus pengguna  jasa koperasi pasal 17 ayat 1 UU Nomor 25 Tahun 1992. “Manajemen itu caranya, birokrasi itu alat untuk mencapai tujuan yang paling dekat dengan organisasi koperasi” kata Djoko Dwiyanto Kepala Dekopinda Sleman.

Dalam diskusi juga dibahas masalah anggaran, “Persoalan bagaimana supaya politik anggaran koperasi itu tidak tergantung pada reputasi koperasi?” Jawaban dari permasalahan tersebut berasal dari seberapa besar prosentase anggranlah yang menjadi masalah. Koperasi boleh menggunakan modal penyertaan, tetapi jangan selalu bertumpu pada modal tersebut. Ini akan mengurangi esensi dari kemandirian koperasi yang selama ini menjadi prinsip dasar perkoperasian.

Diskusi tidak akan hidup tanpa adanya pertanyaan dari audien, beberapa pertanyaan berikut yang muncul dalam diskusi, “Bagaimana performa birokrasi koperasi saat ini mengacu pada formula P= f(M,A,E) ? (M = Motivation, A= Ability, E= Envioromental) tanya Alan Griha Yunanto Staf Humas Koperasi “Kopma UGM”. Penjelasan atas pertanyaan tersebut yakni dari segi motivasi secara eksplisit narasumber belum pernah melakukan survey, namun aspek motivasi ini tidak akan jauh dari pertanyaan dasar “Apa yang ingin diperoleh ketika masuk Kopma?”. Menyinggung aspek kemampuan, birokrasi koperasi ini performanya dapat diukur tergantung konteks dimana dan jenis koperasinya seperti apa. Jika koperasi mahasiswa tentu pemain didalamnya para intelektual, jadi asumsinya kopma harus bagus kemampuan dan performanya. Untuk aspek lingkungan ya jelas lingkungan mahasiswa pendidikan sudah memadai, kritis, dan  mindsetnya sama, jadi paling mudah membangun lingkungannya karena homogentasnya sama yakni sama-sama semua mahasiswa.

Pertanyaan  lain yang muncul “Apakah usaha koperasi jika mencari profit untuk operasional itu termasuk dikatakan capital ?” tanya Rudy Hermawan Direktur HRD Koperasi “Kopma UGM”. Penjelasannya supaya masih dalam jalur koperasi tentunya harus memberikan feedback yang luar biasa ketika dia mencari dana yang banyak  sebagai penetralisir harus memberikan kemanfaatan kepada sekitarnya dan jangan sampai kapitalis.

Salah satu pertanyaan yang menarik dari Fajar Kurniawan Direktur Humas Koperasi “Kopma UGM”, “Sebenarnya apa perbedaan antara Dekopin dengan Kementrian Koperasi dan UKM? Sepertinya Dekopin ada hanya membungkam perkoperasian di Indonesia?”  Penjelasannya dapat ditelusuri pada UU Nomor 25 Tahun 1992 pada pasal 57, karena peraturan tentang organisasi itu diatur dalam pasal tersebut. Jadi sebenarnya UU itulah yang menjadikan wajah perkoperasian di Indonesia ya seperti ini. Tetapi secara garis besar antara Dekopin dan Kementrian itu berbeda, Kementrian sebagai eksekutifnya sedangkan Dekopin sebagai dewan yang mempunyai fungsi advokasi. Penetuan anggarannya pun juga berbeda jika kementrian melalui RKA (Rapat Kerja Anggaran) untuk penetuan anggaran sedangkan Dekopin melalui bantuan yang selanjutnya diatur dalam Keppres Nomor 6 Tahun 2011 pasal 6 ayat f pemerintah wajib memberikan bantuan organisasi sesuai dengan jenjangnya. Jelas kedua wadah ini memiliki perbedaan dalam menjalankan tugasnya.

Dalam menutup diskusi ini Djoko Dwiyanto menyampaikan beberapa kesimpulan sekaligus pesan yakni diantaranya :

1. Jangan pernah menyesal aktif di koperasi, karena pasti ada nilai-nilai yang melekat dan tanpa dirasakan ketika sudah keluar kopma baru akan terasa manfaatnya;

2. Pengalaman berorganisasi  khusunya  sama seperti melatih kepemimpinan, sehingga berpengaruh juga terhadap pembentukan karakter manusia yang “sehat”;

3. Sebagai insan akademis, harus menunjukkan manfaat, jangan pernah berhenti berfikir.

Dari diskusi tersebut dapat kita petik beberapa poin penting, memang begitulah seharusnya sebagai seorang mahasiswa harus terus berkarya dan meningkatkan kualitas diri, sehingga ketika sudah saatnya berkarier di dunia nyata akan menjadi insan yang cerdas, beriman, dan berwawasan luas sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh koperasi.